Fokus Anggaran APBD 2024 Salah Satunya Perluasan Wajib Belajar dan Bantuan Pendidikan

JAKARTA_WARTAINDONESIA.co – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2024 kepada seluruh menteri dan pimpinan lembaga, sekaligus daftar alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2024 kepada para kepala daerah.

Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa, situasi global saat ini penuh dengan ketidakpastian. Dampak perubahan iklim semakin nyata, potensi krisis dan resesi pun tak kunjung mereda.

“Untuk itu, kepada para pejabat ada beberapa hal terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 harus diperhatikan,” ucap Presiden Jokowi saat menyerahkan DIPA 2024 secara simbolis di Istna Merdeka Jakarta, Rabu, (29/11/23).

Presiden Jokowi menegaskan, anggaran APBN yang telah diberikan harus digunakan secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran. Selalu mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Kemudian realisasi penggunaan anggaran harus dilaksanakan sesegera mungkin, mulai Januari 2024 mendatang. Terakhir, selalu antisipasi ketidakpastian, pemerintah harus lincah dalam mengadapi perubahan-perubahan yang ada.

“Setiap rupiah yang dibelanjakan adalah uang rakyat. Sehingga kita harus fokus pada hasil dan memberi manfaat secara maksimal kepada rakyat,” tegas Jokowi.

APBN 2024 dirancang mampu bertahan menghadapi dinamika gejolak ekonomi global, dengan fokus pada lima bidang prioritas. Pertama, prioritas bidang pendidikan, diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing dan mampu beradaptasi. Kedua, prioritas bidang kesehatan, diarahkan untuk akselerasi penurunan stunting dan melanjutkan transformasi sistem kesehatan. Ketiga, prioritas bidang perlindungan sosial, diarahkan untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan termasuk kemiskinan esktrem.

Keempat, prioritas bidang infrastruktur, diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan Pembangunan dalam rangka peningkatan kapasitas produksi dan daya saing. Dan kelima, prioritas bidang ketahanan pangan, diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, akses, dan stabilitas harga pangan.

Dijelaskan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, untuk tahun 2024, target pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp2.802,3 triliun. Angka ini akan dicapai melalui optimalisasi dan menjaga iklim investasi di tengah ketidakpastian global.

“Belanja pemerintah pusat akan diarahkan untuk perbaikan kualitas SDM yang akan memakan cukup besar alokasi anggaran APBN. Belanja negara 2024 ditujukan untuk menuntaskan infrastruktur-infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, dan mendukung reformasi birokrasi serta aparatur negara,” pungkas Menkeu. (*)

• Pewarta : Angga DKI
• Foto : Istimewa
• Penerbit : Dwito