OJK : Pentingnya Peran TPAKD Memperluas Akses Pembiayaan Produktif
SURABAYA || WARTAINDONESIA.co – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jawa Timur memiliki peranan penting dalam memperluas akses pembiayaan produktif melalui sinergi antara pemerintah daerah dan industri jasa keuangan dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal.
Hal tersebut ditegaskan oleh Plt. Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Horas V. M. Tarihoran dalam sambutannya di kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID pada Rabu, (18/11/26) di Hotel Trans Surabaya.
Kegiatan HLM yang dipimpin Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa ini digagas Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, OJK Jawa Timur dan seluruh pemangku kepentingan.
Menurut Horas, hingga Oktober 2026 TPAKD telah terbentuk di tingkat provinsi dan seluruh 38 kabupaten/kota, didukung oleh berbagai program literasi dan inklusi keuangan seperti program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) dan Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI).
“Selain itu juga ada Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Simpanan Pelajar (SIMPEL), serta Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR),” ujar Horas.
Perlu diketahui, sinergi tersebut berpijak pada fondasi ekonomi Jawa Timur yang solid, dengan pertumbuhan sebesar 5,82% (yoy) pada triwulan III 2026 dan inflasi tahunan pada Oktober 2026 sebesar 3,09% (yoy) , serta inflasi akhir tahun yang diperkirakan masih dalam kisaran target inflasi nasional sebesar 2,5±1%.
Sedangkan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim menegaskan, penguatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan lintas sektor menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi ekonomi Jawa Timur.
“Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru), perlunya kewaspadaan terhadap peningkatan permintaan musiman, potensi gangguan pasokan akibat El Nino, serta kenaikan harga komoditas global,” terang Ibrahim.
Untuk itu, lanjut Ibrahim, strategi pengendalian inflasi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Dis tribusi, dan Komunikasi Efektif) perlu diperkuat dengan sistem deteksi dini harga dan ketersediaan pasokan .
Gubernur Khofifah juga menyampaikan bahwa tantangan pengendalian inflasi saat ini tidak hanya terletak pada ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi, tetapi juga memastikan harga komoditas tetap terjangkau oleh masyarakat.
Untuk itu, Gubernur mendorong para bupati dan wali kota untuk turun langsung memantau harga di pasar, serta mengoptimalkan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) termasuk kegiatan misi dagang agar potensi ketidakseimbangan pasokan dan disparitas harga dapat ditangani lebih dini.
Capaian ini juga diperkuat oleh perluasan QRIS -TAP pada transportasi publik, penguatan sistem transaksi Pemda, optimalisasi peran Bank Jatim sebagai bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD ), serta penguatan infrastruktur digital melalui Jatim Infinity.
Ke depan, Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, OJK, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus menindaklanjuti kesepakatan HLM guna menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat kemandirian fiskal daerah, dan memperluas akses keuangan bagi sektor produktif, guna mendukung tercapainya Asta Cita dan visi Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara. (*)
- Pewarta : Tulus Widodo
- Foto : Tulus
- Editor : Rizal IT