Kemenkumham Jatim Terus Lakukan Transformasi Guna Maraih Kinerja Pasti

SURABAYA_WARTAINDONESIA.co – Puncak perayaan Hari Dharma Karyadhika (HDKD) 2019  yang dilaksanakan secara sederhana oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kanwil Jawa Timur memiliki kesan yang sangat mendalam.

Acara puncak HDKD 2019 bertemakan “Transformasi Meraih Kinerja Pasti” pada Rabu, 30 Oktober 2019 di Halaman Kemenkumham Kanwil Jatim selain memotong tumpeng sebagai simbol rasa syukur juga memberikan penghargaan kepada para stakeholder terkait.

Kakanwil Kemenkumham Jatim Susy Susilawati menyampaikan bahwa, perayaan itu tidak selalu diidentik dengan pesta. Oleh karena itu, menyambut puncak HDKN 2019 cukup dengan acara yang sederhana.

“Sengaja kita memilih tema Transformasi Meraih Kinerja Pasti. Karena, kita ingin bertranformasi dari yang konvensional menuju ke digital,” kata Susi usai melaksanakan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur, Rabu, (30/10/19).

“Dan ini sesuai dengan tagline kita yaitu Kerja Cepat Kerja Keras Kerja Produktif. Sehingga, dalam memberikan pelayan publik dapat secara tepat cepat dan memuaskan. Transformasi ini sudah dimulai dari beberapa UPT. Seperti pelayana publik salah satunya antrian yang dulu manual sekarang menjadi digital sehingga tidak perlu menunggu lama,” sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kemenkumham Kanwil Jatim juga memberikan penghargaan kepada para stakeholder terkait. Mulai dari Pemerintah Daerah hingga Purna Pengayoman.

Penghargaan pertama diberikan Kepala Kantor Wilayah kepada 17 Pemerintah Daerah di Jawa Timur. Yaitu atas kerjasama dalam pembentukan produk hukum daerah dengan melibatkan JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan. Piagam penghargaan diberikan secara simbolis kepada perwakilan 3 Pemkab/ Pemkot.

Dari Pemkot Probolinggo diwakili Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum Nuning Dwi Wuri Andari, Pemkab Malang diwakili Kabag Hukum Prasetyani Arum Anggorowati dan Tabrani selaku Kabag Hukum Pemkot Malang.

“Semoga kerja sama di bidang fasilitasi dan harmoniasasi peraturan daerah bisa terus terjalin,” harap Susy.

Disampaikan juga, selama ini 17 Pemkab/ Pemkot tersebut sangat aktif melibatkan JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam setiap pembentukan Perda. Inisiatif untuk berkolaborasi dengan Kanwil Kemenkumham Jatim sangat tinggi.

“Kami berharap, apa yang dilakukan oleh 17 Pemkab/ Pemkot ini bisa menular ke daerah lain,” terang Susy.

Selain itu, sebanyak 6 perwakilan Purna Pengayoman mendapatkan piagam penghargaan dari Kakanwil. Mereka adalah Bahrah yang terakhir berdinas di Kanwil Kemenkumham Jatim, Madiono dan Hari Purnomo (Lapas Surabaya). Selain itu ada Tonggo Sianturi (Rutan Gresik) serta Siti Chutsiyah dan Suroso (Lapas Sidoarjo). Total ada 79 purna pengayoman yang menerima piagam penghargaan atas dharma baktinya selama mengabdi di Kemenkumham. (Tls)