BPS RI Ajak Masyarakat Turut Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

SURABAYA || WARTAINDONESIA.co – Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Jawa Timur bukan sekadar tanda dimulainya kegiatan pendataan. Namun, menjadi momentum menghadirkan data ekonomi yang akurat, lengkap dan mutakhir sebagai fondasi pembangunan nasional maupun daerah.

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI, M. Nashrul Wajdi dalam rangkaian kegiatan High Level Meeting (HLM) Forum Investasi, Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Timur pada Kamis, (25/06/26) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Nashrul Wajdi menyampaikan bahwa, dinamika dunia usaha di Jawa Timur terus menunjukkan perkembangan yang positif. Berdasarkan hasil pemutakhiran Statistical Business Register (SBR) Tahun 2026, jumlah usaha di Jawa Timur mencapai sekitar 5,09 juta usaha, meningkat 8,96 persen dibandingkan hasil Sensus Ekonomi 2016.

“Namun demikian, pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengetahui jumlah usaha. Pemerintah juga memerlukan informasi mengenai karakteristik usaha, sektor unggulan, tingkat pemanfaatan teknologi digital, serta berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha saat ini,” ujar Nashrul.

Menurut Nashrul, Sensus Ekonomi 2026 akan menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai struktur perekonomian Indonesia, termasuk kondisi ekonomi Jawa Timur.

Data yang dihasilkan akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy), mendukung penguatan UMKM, meningkatkan daya tarik investasi, memperluas kesempatan kerja, serta mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk dikembangkan pada masa mendatang.

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 juga dinilai semakin relevan mengingat transformasi ekonomi dalam satu dekade terakhir telah berlangsung sangat cepat. Perkembangan ekonomi digital, perubahan pola konsumsi masyarakat, hingga munculnya berbagai model bisnis baru menuntut tersedianya data ekonomi yang mutakhir sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan.

“Keberhasilan sensus merupakan tanggung jawab bersama karena data yang dihasilkan akan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya.

BPS RI mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Jawa Timur untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus.

“Dari data yang berkualitas akan lahir kebijakan yang tepat sasaran, dan dari kebijakan yang tepat sasaran akan lahir pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan menyejahterakan masyarakat,” pungkas Nashrul.

Melalui pencanangan ini, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi fondasi penyediaan data ekonomi yang berkualitas untuk mendukung kebijakan investasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (*)

• Pewarta : Tulus Widodo
• Foto : Istimewa
• Editor : Rizal IT