PLN dan GGGI Lakukan MoU Karbon Terbesar di Dunia Indonesia-Norwegia

JAKARTA || WARTAINDONESIA.co – Sebagai langkah konkret dalam menghubungkan aksi mitigasi perubahan iklim di Indonesia dengan mekanisme pembiayaan karbon internasional, PT PLN (Persero) lakukan langkah strategis melalui kerja sama perdagangan karbon terbesar di dunia.

Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) pertama di Indonesia bersama Global Green Growth Institute (GGGI) dalam kerangka kemitraan bilateral Indonesia–Norwegia yang telah dilaksanakan pada gelaran Conference of the Parties ke-31 (COP31) pada Rabu, (11/11/26) lalu di Antalya, Turki.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, mengatakan bahwa penandatanganan MOPA menjadi bukti konkret bahwa kerja sama internasional dapat diterjemahkan menjadi aksi mitigasi yang memberikan manfaat nyata bagi Indonesia.

“Melalui skema tersebut, pendanaan karbon dari kerja sama Indonesia–Norwegia akan dimobilisasi untuk mendukung pengembangan proyek energi bersih, khususnya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), yang berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional,” ucap Mohammad Jumlur melalui rilis resmi yang dikeluarkan oleh PLN pada Sabtu, (14/11/26) di Jakarta.

Menurut Mohammda Jumlur, perjanjian tersebut merupakan langkah nyata pelaksanaan kerja sama bilateral Article 6.2 Paris Agreement antara Indonesia dan Norwegia. PLN juga memastikan setiap hasil pengurangan emisi terukur, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan, Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Sigrun Aasland, menyampaikan kemitraan ini merupakan salah satu program perdagangan karbon terbesar di dunia yang ditujukan untuk mendorong pengurangan emisi hingga 12 juta ton CO₂.

“Hari ini, Norwegia dan Indonesia menandai penandatanganan salah satu program karbon terbesar di dunia. Melalui perjanjian ini, Norwegia akan membantu pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia,” terang Sigrun.

Melalui kerja sama ini, Indonesia akan menerapkan program Generation-Based Incentive_(GBI), yakni skema insentif berbasis hasil pengurangan emisi untuk mendukung proyek pembangkit energi terbarukan yang terhubung dengan jaringan listrik. Dimana, pada tahap awal, program ini difokuskan pada pengembangan PLTS, termasuk proyek yang dilengkapi Battery Energy Storage System (BESS).

Sementara itu, Direktur Utama PLN, Suroso Isnandar, menjelaskan, kerja sama ini menjadi bagian penting dari upaya PLN menerjemahkan agenda transisi energi Indonesia menjadi investasi dan proyek nyata.

“Pesan yang ingin dibawa PLN ke COP31 adalah bagaimana mengubah ambisi transisi energi Indonesia menjadi investasi dan aksi nyata,” tandas Suroso.

Melalui RUPTL 2025–2034, PLN memiliki peta jalan yang jelas untuk menambah kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW, dengan sekitar 76 persen berasal dari energi terbarukan, BESS, dan sumber energi bersih lainnya. Kerja sama Article 6.2 ini menjadi salah satu instrumen penting untuk menghubungkan agenda transisi energi nasional dengan dukungan pembiayaan internasional.

“Melalui kemitraan Indonesia dan Norwegia, PLN bersama GGGI turut mendorong operasionalisasi mekanisme Article 6.2 sebagai jalur baru pembiayaan transisi energi. Ini menunjukkan bagaimana kolaborasi internasional dapat menghubungkan hasil mitigasi perubahan iklim dengan pembangunan infrastruktur energi bersih di dalam negeri,” ungkap Suroso.

Melalui kerja sama ini, Indonesia dan Norwegia diharapkan dapat memperkuat implementasi pasar karbon internasional sekaligus mendorong investasi pada proyek-proyek energi bersih.

Bagi Indonesia, langkah ini tidak hanya berkontribusi terhadap pencapaian target iklim nasional, tetapi juga menghadirkan manfaat yang lebih luas berupa ketahanan energi, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan akses terhadap energi yang semakin bersih bagi masyarakat. (*)

• Pewarta : Angga DKI
• Foto : Istimewa
• Editor : Ronie Dwito