Transaksi Digital Keuangan di Jawa Timur Melalui KKI dan QRIS Mencapai 97%

SURABAYA_WARTAINDONESIA.co – Sudah saatnya Indonesia menerapkan sistem pembayaran antar daerah secara digital. Terlebih lagi, pencapaian transaksi digital keuangan di 38 pemerintah kabupaten dan kota  mengalami peningkatan hingga mencapai 97 persen.

Oleh karena itu, untuk memperluas akses transaksi digital keuangan antar Pemerintah Daerah (Pemda), Bank Indonesia melakukan akselerasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Hal ini disampaikan langsung oleh Deputy Gubernur BI, Filianingsih Hendarta dalam acara Sarasehan TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) bertema “Sosilasisi KKI dan QRIS untuk Mengakselerasi Digitalisasi Daerah” pada Senin, (28/08/23 di Surabaya.

Deputy Gubernur BI, Filianingsih Hendarta menuturkan bahwa, digitalisasi sistem pembayaran di Jawa Timur menunjukkan perkembangan yang cukup bagus. Dimana, jumlah pengguna dan merchant QRIS mencapai 5,2 juta pengguna dengan lebih dari 3,1 juta merchant.

“Hingga saat ini sudah ada 542 Pemda membentukTP2DD. Sedangkan, untuk pulau Jawa ada 119 Pemda dengan transaksi QRIS mencapai 99,2%, eBanking 100%, dan e-commerce 100%,” ucap Filianingsih.

Sementara, lanjut Filianingsih, untuk penyediaan kanal digital di Balinusra yang terdiri dari 44 Pemda sudah mencapai 47,7 persen, dengan rincian QRIS 75,0%, eBanking capai 100%, e-commerce 61,4.

“Ekonomi dan keuangan digital terus tumbuh secara eksponensial ditandai dengan bergeser nya presferensi masyarakat dari transaksi berbasis tunai ke transaksi non tunai berbasis digital,” terangnya.

Oleh karena itu, menurut Filianingsih, perlunya QRIS maupun BI Fast dalam transaksi non tunai untuk memudahkan transaksi sistem digital keuangan antar daerah. Pemda ditahap digital memiliki rata-rata realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak, dan retribusi lebih tinggi dibandingkan Pemda di tahap lainnya.

Terlebih lagi, ekonomi dan keuangan digital terus tumbuh secara eksponensial dengan ditandai bergesernya presferensi masyarakat dari transaksi berbasis tunai ke transaksi non tunai berbasis digital.

“Kedepan, BI akan terus mendorong daerah meningkatkan layanan digitalisasi keuangan, terutama dengan QRIS. Karena, pembayaran dengan QRIS sangat membantu memberikan kemudahan dalam tata kelola pemerintahan yang baik,” ungkap Filianingsih.

Dalam kegiatan sarasehan TP2DD tersebut juga tampak hadir Anggota DPR RI Komisi XI, Indah Kurnia dan Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Jawa Timur, Doddy Zulverdy (*)

• Pewarta : Tulus W
• Foto : Cah Bagus
• Penerbit : Dwito