Gubernur Khofifah : Perangkat Desa Bukan Sekadar Pengurus Administrasi

SURABAYA_WARTAINDONESIA.co – Gubernur Khofifah mengatakan bahwa perangkat desa bukan sekadar pengurus administrasi. Mereka adalah aktor pembangunan, penjaga nilai sosial, bahkan penyangga ekonomi di level akar rumput.

Oleh karena itu, Gubernur Khofifah menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan kepastian status kepegawaian perangkat desa sebagai bentuk penghormatan terhadap peran vital desa dalam pembangunan daerah.

Hal itu disampaikan Gubernur Khofifah saat menghadiri Pelantikan Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Jawa Timur Masa Bhakti 2025–2030 pada Minggu, (03/08/25) di Kantor Gubernur Jatim.

“Kalau ini kebutuhan bersama, Jawa Timur siap jadi penggerak. Tapi komitmen itu juga harus dipegang PPDI pusat dan provinsi lain,” ujar Khofifah.

Ia mendorong agar PPDI Jatim segera mengirimkan surat resmi yang bisa diteruskan ke pemerintah pusat, lengkap dengan dasar hukum untuk memperkuat posisi perangkat desa secara nasional. Langkah ini, kata Khofifah, penting sebagai inisiatif awal yang bisa diperluas ke provinsi lain.

Khofifah menyebut perangkat desa sebagai wajah pertama yang dijumpai masyarakat dalam mengakses pelayanan publik. Bukan sekadar pengurus administrasi, mereka adalah aktor pembangunan, penjaga nilai sosial, bahkan penyangga ekonomi di level akar rumput.

“Bayangkan, 154 ribu lebih aparat desa di Jatim ini setiap hari berinteraksi langsung dengan warga. Mereka bukan hanya pelaksana, tapi penggerak,” terangnya.

Jawa Timur sendiri memiliki 7.721 desa dengan total aparat pemerintah desa dan BPD mencapai 154.865 orang. Jumlah ini mencerminkan betapa strategisnya desa dalam membentuk wajah pelayanan publik di tingkat lokal.

Meski begitu, Khofifah tak menutup mata terhadap tantangan besar di desa, terutama soal kemiskinan. Saat ini, desa masih menyumbang lebih dari separuh angka kemiskinan di Jawa Timur. Untuk itu, pentingnya kerja efektif untuk mengurangi kemiskinan harus ditingkatkan.

Ia juga mengajak perangkat desa menjalin sinergi dengan Pemprov Jatim dan lembaga lain, termasuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, koperasi ini bukan pesaing bagi UKM lokal, melainkan mitra strategis untuk mendorong kemandirian desa.

“Silakan siapkan format yang produktif di desa masing-masing, koperasi ini bisa jadi lokomotif ekonomi desa,” tandasnya.

Khofifah juga mengingatkan perangkat desa untuk aktif mengedukasi warga soal bahaya judi online dan pinjaman online ilegal. Dua hal ini, menurutnya, kerap menjadi jebakan baru yang merusak ekonomi rumah tangga desa. Oleh karena itu, jangan sampai rekening penerima bansos malah dibekukan karena terindikasi transaksi judi online.

Di akhir acara, Khofifah menyampaikan selamat kepada jajaran pengurus baru PPDI Jatim. Ia berharap, semangat pengabdian tetap menjadi semangat utama dalam menggerakkan roda pembangunan desa. (*)

• Pewarta : Tulus Widodo
• Foto : Istimewa
• Penerbit : Rizal IT