Kemendagri RI Perkuat Peran TP PKK Guna Mendorong Penurunan AKI

JAKARTA_WARTAINDONESIA.co – Dalam rangka mendorong penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI terus melakukan penguatan peranan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) di daerah.

Untuk itu, Kemendagri RI menyelenggaraan Rapat Koordinasi Dukungan Pemerintah Daerah Pada Penurunan Angka Kematian Ibu – Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNFPA Siklus-10 (2021-2025) pada Selasa, (21/10/25) di Hotel Borobudur Jakarta.

Kemendagri RI mengundang seluruh OPD provinsi yang membidangi perencanaan, urusan dalduk KB, kesehatan, pemberdayaan masyarakat desa dan Ketua TP PKK Provinsi serta OPD kabupaten/kota dan Ketua TP PKK kabupaten/kota yang hadir secara daring.

Kegiatan ini diawali dengan sambutan Dirjen Bina Pembangunan Daerah yang diwakili oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ibu Dr. Paudah, M.Si dan ditutup oleh Kepala BPSDM Kemendagri Bapak Dr. Sugeng Hariyono, M.Pd. Turut hadir Direktur Fasilitasi Lembagaan Kemasyarakatan dan Adat Desa, PKK dan Posyandu (Ditjen Pemdes Kemendagri); Direktur Kesehatan dan Gizi Masyaratkat (KPPN/Bappenas); dan Direktur Kesehatan Pelayanan Kesehatan Keluarga (Kemenkes).

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Dr. Paudah, M.Si menyampaikan bahwa, AKI di Indonesia masih cukup tinggi. Pemerintah telah menetapkan target penurunan AKI secara bertahap dalam RPJMN 2025–2029.

“Dimana targetnya adalah sebesar 122 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2025, dan menurun menjadi 77 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2029,” ucap Dr. Paudah.

Menurut Dr. Paudah, RPJPN 2025-2045 mencatatkan target penurunan AKI di Indonesia dari 122 pada tahun 2025 menjadi hanya 16 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2045. Untuk itu, AKI ditargetkan menurun sebesar 20-37% pada setiap periode rencana jangka menangah dari 2020-2045.

Dr. Paudah juga menegaskan, Pemerintah dengan dukungan UNFPA telah mengembangkan model Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi (PPT-Kespro) yang merupakan proses perencanaan dan penganggaran secara kolaboratif dan koordinatif yang ditujukan untuk menghasilkan strategi kesehatan reproduksi dalam upaya mendukung percepatan penurunan AKI melalui keterlibatan multi-pihak, agar didapatkan prioritas dan strategi yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

“Program tersebut telah diimplementasikan di 8 (delapan) kabupaten piloting dan berakhir di tahun 2025 namun mulai tahun 2026 akan difokuskan kepada upaya replikasi program di seluruh daerah,” terangnya.

Melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/4591/SJ tanggal 19 Agustus 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi Untuk Mendukung Penurunan Angka Kematian Ibu, Mendagri menginstruksikan kepada Gubernur dan Bupati/Wali kota untuk melakukan upaya-upaya dalam penurunan AKI melalui perencanaan dan penganggaran terintegrasi program kesehatan reproduksi.

Melalui keterlibatan Tim Penggerak PKK dari tingkat pusat hingga daerah diharapkan dapat lebih memperkuat partisipasi masyarakat dan peran keluarga dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak serta mendorong perilaku hidup bersih dan sehat yang dapat berdampak secara langsung pada penurunan AKI secara berkelanjutan. (*)

• Pewarta : Angga DKI
• Foto : Istimewa
• Penerbit : Rizal IT