APPN : Rencana Kebijakan Zero ODOL 2023 Belum Terapkan Konsep Pentahelix

SURABAYA_WARTAINDONESIA.co – Kebijakan baru terkait Zero ODOL (Over Dimension Over Load) yang rencananya akan diterapkan pada tahun 2023 mendatang dinilai masih merugikan bagi para pelaku logistik.

Hal tersebut disampaikan dalam forum Sarasehan bertema “Strategi Supir Angkutan Barang Menghadapi Kenaikan BBM dan Zero ODOL” yang digelar oleh Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantara (APPN) pada Sabtu, (16/10/22) di Surabaya.

Dalam sarasehan yang turut dihadiri Anggota Komisi V DPR RI, Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Akademisi serta para Supir truk ini untuk  mencari win win solution terhadap kebijakan Zero ODOL.

Koordinator APPN, Vallery Gabriella mengatakan bahwa, kebijakan Zero ODOL masih belum menerapkan konsep pentahelix atau menyeluruh. Sehingga, masih banyak penolakan penolakan yang dilakukan para pelaku logistic. Salah satunya para sopir truk.

“Tidak semua permasalahan di jalan menjadi kesalahan driver atau pengemudi logistiknya. Kecelakaan yang terjadi di jalan itu bukan karena mereka tidak taat aturan, tapi justru karena adanya peraturan-peraturan yang justru menambah beban berat para driver,” kata Vallery, Sabtu, (15/10/22).

Melalui sarasehan bersama stakeholder ini, lanjut Vallery, APPN berharap bisa menemukan solusi terbaik dan tidak saling memberatkan. Terutama, bagi para supir logistic yang hanya mencari nafkah bagi keluarga.

Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama yang menjadi salah satu narasumber melalui zoom mengatakan, penolakan yang terjadi terhadap kebijakan zero ODOL ini disebabkan belum adanya titik temu antara para stakeholder. Misal terkait kebutuhan kapasitas angkutan, daya dukung jalan, termasuk batasan teknis kendaraan dari sisi industrinya.

“Ini yang menyebabkan masalah terkait zero ODOL ini masih belum rampung hingga saat ini. Jadi, belum ada titik temu antara pemerintah dan para pelaku logistik,” terang Suryadi.

Dikesempatan yang sama, Plt. Kaie Angkutan Barang Umum Kementerian Perhubungan, Rizky Putra menjelaskan, terkait ODOL ini bukan hanya urusan Kemenhub semata tapi banyak stakeholder yang terlibat di dalamnya. Menurutnya, masalah ODOL ini juga melibatkan kementerian PUPR terkait jalannya, lalu Korlantas terkait dengan penindakan hukumnya. Sedang di hulunya, itu melibatkan kementerian perindustrian pada saat barang itu mulai didesain seperti itu, lalu juga terkait dengan kebutuhan ataupun indeks logistik.

“Jadi, memang bicara ODOL ini sebenarnya PR kita bersama, termasuk pemilik barang dan pengemudi. Artinya, kami selalu membuka ruang diskusi untuk semua stakeholder agar nanti kebijakan-kebijakan yang kami ambil sebisa mungkin tidak akan merugikan semua pihak termasuk temen-temen pengemudi,” tandas Rizky.

Kadishub Jatim, Nyono, mengakui bahwa penerapan kebijakan zero ODOL pada 2023 mendatang akan berdampak terhadap meningkatnya biaya operasional angkutan. Selama ini yang melegalkan mereka tinggi-tinggi siapa, yang dulu selama bertahun-tahun itu yang menghalalkan itu siapa? Dan sekarang yang melarang juga siapa?

“Kita semua bersama stakeholder mau berubah. Kita menata Jawa Timur lebih baik, itu perintah Bu Khofifah kepada kami. Jangan sampai masyarakat kecil bertambah susah dengan kenaikan BBM, tambah tertindas dan tidak bisa makan,” pungkas Nyono. (*)

Data : RILIS APPN

• Pewarta : Tulus
• Foto : Istimewa
• Penerbit : Dwito