John : Pajak APBN 2023 Jamin Kelangsungan Pembangunan Nasional

SURABAYA_WARTAINDONESIA.co – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan strategi perencanaan yang penting dan dibutuhkan oleh pemerintah dalam mengelola dan menjamin kesinambungan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I, P.M. John L. Hutagaol dalam seminar bertema “APBN 2023 Menjamin Kelangsungan Pembangunan Nasional” pada Jumat, (13/01/23).

John L. Hutagaol mengatakan bahwa, APBN 2023 memiliki peran dan kontribusi yang strategis dalam mengelola dan memitigasi resiko atas kondisi global yang tidak pasti yang disebabkan oleh geopolitik, climate change, tingkat inflasi, dan suku bunga yang tinggi, serta instabilitas distribusi energi, pangan, dan komoditas internasional”.

“Postur APBN 2023 terdiri dari pendapatan tumbuh 5,0% dari outlook APBN 2022, ditopang oleh penerimaan pajak sebesar Rp1.718,0 triliun serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp303,2 triliun,” ujar John.

Sedangkan, menurut John, belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.246,5 triliun atau 73,38% dan belanja pemerintah daerah sebesar Rp814,7 triliun atau 26,62%.

Implementasi aturan turunan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, penguatan basis pemajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, penguatan reformasi bidang SDM, organisasi, proses bisnis, pengawasan, dan penegakan hukum, serta Insentif pajak yang terarah dan terukur sebagai wujud dukungan kebijakan untuk penerimaan perpajakan tahun 2023.

Dalam seminar tersebut menghadirkan keynote speaker Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Regional, Candra Fajri Ananda dan Anggota Komisi XI DPR RI, Indah Kurnia.

Selain diselenggarakan secara offline, seminar tersebut juga diadakan secara online dengan dihadiri pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV Kementerian Keuangan Jawa Timur, Deputi Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Regional IV Jawa Tmur, Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kalangan perbankan, para pengusaha, Ikatan Akuntan Indonesia Jawa Timur, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Surabaya, Kadin Jawa Timur, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Timur, Forum Komunikasi Pengusaha (Forkas) Jawa Timur, BPC HIPMI Surabaya, kalangan media, serta Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (PERTAPSI). (*)

• Pewarta : Tulus W
• Foto : Istimewa
• Penerbit : Dwito