Gubernur Khofifah : Produk Halal Menjadi Tren Dunia Serta Gaya Hidup Global

SURABAYA_WARTAINDONESIA.co – Perkembangan ekosistem ekonomi syariah di Pulau Jawa memiliki peran esensial dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur terus mendorong adanya penguatan pembiayaan ekonomi syariah dan penguatan pemberdayaan UMKM syariah.

Seperti yang disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bahwa, selain melakukan penguatan pembiayaan ekonomi syariah dan pemberdayaan UMKM syariah, Pemprov Jatim juga melakukan penguatan ekonomi pesantren, halal lifestyle, serta optimalisasi Islamic Social Finance dan fintech syariah.

“Ini upaya yang kami lakukan untuk mengembangkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang terintegrasi dari hulu ke hilir,” ucap Khofifah saat menghadiri pembukaan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Regional Jawa 2021 di Tunjungan Plaza Surabaya, Senin (27/09/21).

Dalam mengembangkan Halal Value Chain ini, lanjut Gubernur Khofifah, Pemprov Jatim terus mendukung penguatan industri halal. Selain itu, Pemprov Jatim juga terus mendorong optimalisasi pengembangan industri halal produk pangan melalui sertifikasi halal bagi produk UMKM, salah satunya industri makanan dan minuman halal.

“Produk halal saat ini sudah menjadi tren dunia, halal juga sudah menjadi gaya hidup global. Bahkan, produk halal sudah ada di dalam persetujuan World Trade Organization (WTO),” terangnya.

Untuk itu, dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif, Khofifah mengatakan perlunya penguatan pemberdayaan ekonomi pesantren. Salah satunya melalui program peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis pesantren One Pesantren One Product (OPOP).

“Keberadaan lebih dari 6.000 pesantren di Jatim jadi modal utama dalam mendorong pemberdayaan santri, pesantren, dan alumni pesantren di Jawa Timur. Program OPOP telah dimulai sejak tahun 2019 dan fokus pada tiga pilar pengembangan yakni santripreneur, pesantrenpreneur, dan sosiopreneur,” terangnya.

Tidak hanya itu, pada tahun 2017, Pemprov Jatim bersama dengan Kantor Perwakilan BI Jawa Timur serta stakeholder lainnya mendorong terbentuknya Koperasi Sarekat Bisnis Pesantren (KSBP). KSBP yang beranggotakan 17 pondok pesantren ini menjadi forum untuk berkoordinasi bisnis antar pesantren untuk memenuhi kebutuhan antar pesantren serta membuka ruang pengembangan bisnis bagi pesantren.

“Pemprov Jatim dan Kantor Perwakilan BI Jatim juga telah memfasilitasi pengembangan KSBP dan Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (Hebitren) sebagai salah satu program pengembangan ekonomi nasional. Program KSBP dan Hebitren harus diarahkan pada implementasi program OPOP dan UMKM Syariah yang lebih fokus untuk memberi dampak ekonomi yang kuat,” tandasnya.

Sementara itu, dalam acara Opening Ceremony FESyar Jawa 2021 tersebut juga dilakukan Deklarasi Rumah Kurasi untuk penguatan UMKM Syariah, OPOP dan Hebitren melalui proses inkubasi pendampingan yang melibatkan BI, Kadin Jatim, Dinas Koperasi, serta Lembaga Pemberdayaan Ekonomi (LPE) NU dan Muhammadiyah.

Melalui program Rumah Kurasi, UMKM syariah dan OPOP tidak perlu khawatir jika ingin melakukan standardisasi produknya, mendapatkan sertifikat kurasi produk secara mudah, serta berkualitas.

Rumah Kurasi ini diharapkan mampu meningkatkan standarisasi kualitas dan daya saing produk-produk OPOP dan UMKM Jatim di pasar nasional maupun internasional. Untuk bisa memanfaatkan Rumah Kurasi ini, UMKM cukup mendaftarkan produk unggulannya secara online di laman online rumah kurasi dan mengikuti proses kurasi. (*)

• Pewarta : Tulus W
• Foto : Istimewa
• Penerbit : Dwito