Khofifah : Guna Mengantisipasi Gejolah Harga Jelang HBKN Diperlukan Komunikasi dan Sinergi

SURABAYA_WARTAINDONESIA.co – Untuk dapat menjaga keterjangakauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan memelihara ekspektasi inflasi maysarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dibutuhkan komunikasi dan sinergi agar melahirkan ide kreatif yang efektif dan inovatif dalam mengantisipasi gejolak harga.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawangsa dalam kesempatan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) TPID Provinsi Jawa Timur pada Kamis, 12 Desember 2019 di Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Prov. Jawa Timur.

Khofifah menyampaikan bahwa, Rakorwil TPID Jatim ini dilaksanakan untuk mewaspadai peningkatan harga komoditas pangan seiring dengan peningkatan ekspektasi dan permintaan masyarakat.

“Khususnya komoditas volatile foods yaitu telur ayam ras dan daging ayam ras maupun kelompok administered price tariff angkutan udara dan kereta api,” ucap Khofifah dalam sambutannya, Kamis, (12/12/19).

“Itulah pentingnya sinergi dengan daerah lain dan meningkatkan misi dagang untuk mendukung kerjasama antar daerah. Jawa Timur dapat menjadi pendukung logistic untuk provinsi lain serta penguatan kerjasama antar daerah melalui optimalisasi pemanfaatan kantor-kantor perwakilan dagang Jawa Timur di berbagai daerah,” sambungnya.

Menurut orang nomor satu di Jawa Timur ini, melalui HLM dan rakorwil dilakukan upaya sinergi seluruh anggota TPID Prov Jatim beserta pemimpin 38 Kota/ Kabupaten untuk menyampaikan hal hal yang telah dilakukan dalam rangka menjaga keterjangakauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan memelihara ekspektasi inflasi maysarakat menjelang HBKN.

TPID Provinsi Jawa Timur berhasil mengawal inflasi Jawa Timur mencatatkan capaian inflasi IHK November 2019 sebesar 2,20% (yoy) atau 1,59% (ytd), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,95% (yoy) atau 2,24% (ytd), serta lebih rendah dibanding nasional dan menjadi yang terendah di kawasan Jawa.

Dikesempatan yang sama, Kepala KPw BI Prov. Jatim, Difi A. Johansyah, menyampaikan bahwa, pentingnya menanamkan ekspektasi inflasi yang rendah ke depan. Sehingga, dapat dijadikan acuan oleh pengusaha dan masyarakat.

“Jatim sudah punya modal tersebut. Dengan inflasi yang rendah dan stabil, maka kerja pemerintah dapat lebih fokus “pindah gigi” pada peningkatan pertumbuhan ekonomi,” terang Difi.

Disampaikan juga, potensi risiko inflasi ke depan, pada HBKN Natal 2019 & Tahun Baru 2020, secara historis umumnya berada pada kelompok volatile food, yaitu daging ayam ras, telur ayam ras, beras, serta komoditas bumbu-bumbuan (bawang merah, bawang putih dan cabe merah).

“Selain itu kenaikan cukai rokok oleh Pemerintah mulai Januari 2020 akan mendorong kenaikan inflasi administered price. Sehingga pada Desember 2019, inflasi diperkirakan berada pada batas bawah sasaran inflasi 3,5+1% (yoy), yakni di kisaran 2,5% – 2,9% (yoy),” tuturnya.

Berbagai upaya pengendalian inflasi melalui TPID Jawa Timur berbasis strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Komunikasi Efektif) telah dilakukan selama tahun 2019.

“Meskipun inflasi di Jawa Timur terctata pada level yang rendah, namun masih terdapat disparitas harga antar daerah yang masih tinggi untuk beberapa komoditas strategis pangan nasional, yang memiliki perbedaan harga antar daerah yang masih relatif tinggi,” pungkas Difi.

Faktor utama yang berperan mendorong perbedaan harga tersebut antara lain transportasi, infrastruktur dan pergudangan. Oleh sebab itu, disparitas harga yang terjadi dapat diminimalkan diantaranya melalui penguatan supply chain management atau manajemen rantai pasok komoditas bahan pokok dan integrasi logistik. (Tls)