TPID Jatim Optimalisasikan Peran BUMD Guna Kendalikan Inflasi Dampak Pandemi

SURABAYA_WARTAINDONESIA.co – Meskipun inflasi Jawa Timur 2020 dipengaruhi perubahan pola konsumsi masyarakat dalam merespon pandemi COVID-19, namun Bank Indonesia (BI) optimis Jawa Timur mampu mengendalikan inflasi secara stabil selama Hari Besar Keagamaan Nasional  (HBKN) dalam 3 tahun berturut turut.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur, Difi Ahmad Johansyah dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Timur pada Selasa, 03 November 2020 di Gedung Negara Grahadi Surabaya yang juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Kepala BPS Jatim, Dadang Hardiwan.

Difi Ahmad Johansyah menyampaikan bahwa, selama tahun 2018 hingga 2020 risiko inflasi terbesar (High Risk) dimiliki oleh komoditas emas perhiasan. Sementara, dalam kategori Medium Risk berturut turut dengan sumbangan inflasi terbesar dan frekuensi yang sering mempengaruhi inflasi Jawa Timur adalah komoditas telur ayam ras, daging ayam ras, cabai merah, angkutan udara, bawang merah, beras, cabai rawit, bensin, dan biaya akademi/perguruan tinggi.

“Bank Indonesia memperkirakan bahwa inflasi Jawa Timur 2020 sejalan dengan target yang telah ditentukan dan cenderung bias ke bawah,” ucap Difi, Selasa, (03/11/20).

“Hal tersebut, tentunya merupakan hasil koordinasi yang sangat efektif antara TPID Provinsi Jawa Timur bersama dengan satgas pangan,” imbuhnya.

BI juga berharap, akhir tahun ini kondisi pandemi di Jawa Timur terus membaik dengan inflasi yang tetap terkendali. Sehingga, dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, meningkatkan daya beli dan tentunya mendukung recovery perekonomian Jawa Timur.

Untuk mendukung optimalisasi peran BUMD sebagai intermediatory supply-demand komoditas pangan strategis, dalam kesempatan HLM TPID Provinsi Jawa Timur juga dilakukan penandatanganan Surat Penugasan oleh Gubernur Jawa Timur kepada PT. Jatim Graha Utama sebagai BUMD Provinsi Jawa Timur.

Sebagai pilot project fungsi intermediatory tersebut, dilakukan pula penandatanganan sejumlah MoU Business to Business antara PT. Jatim Graha Utama selaku Intermediatory Supply-Demand Komoditas Strategis dengan Koperasi Peternak Unggas Sejahtera Blitar, Koperasi Sumber Rejeki Bojonegoro, Koperasi Pundi Artha Mulia Bojonegoro, dan Gapoktan Tunas Muda Bangkalan.

Dikesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur berharap, Tim Pengendalian Inflasi Daerah dapat mendorong terselenggaranya kerjasama antar daerah, baik kerjasama antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur, maupun dengan Provinsi lain di Indonesia melalui peranan lembaga intermediatory komoditas pangan strategis (BUMD Pangan) yang merupakan salah satu upaya dalam mengendalikan inflasi di Jawa Timur.

“Karena, pemahaman mengenai surplus defisit komoditas termasuk pola seasonalnya, menjadi kunci keberhasilan dan efektivitas kerjasama antar daerah,” terang Khofifah.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur meyakini bahwa dari sisi ketersediaan (supply) berada dalam kondisi yang cukup baik. Sedangkan, dari sisi demand Pemerintah telah mendorong melalui berbagai kebijakan dan bantuan sosial untuk mendukung daya beli masyarakat di Jawa Timur.

Tentunya pemberian bantuan tersebut dipriotitaskan kepada masyarakat yang paling rentan terhadap shock akibat Pandemi Covid-19. Perbaikan terus dilakukan sebagai upaya dalam menekan angka Covid-19, yang diharapkan mampu mendukung perbaikan perekonomian. (*)

• Pewarta : Tulus W
• Foto : Tulus
• Penerbit : Dwito