Prof. Otto : Pentingnya Masukan Konkret Masyarakat Demi Percepatan Reformasi Polri

SURABAYA_WARTAINDONESIA.co – Reformasi Polri tidak hanya bertumpu pada regulasi atau struktur organisasi semata. Melalui forum kepolisian ini menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk memberikan masukan bagi tim Reformasi Polri yang telah dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM dan Imipas RI Prof Dr Otto Hasibuan SH MM MSCL. saat menjadi keynote speaker di forum Diskusi Publik dan Penyampaian Aspirasi pada Kamis, (27/11/25) di Gedung ASEEC Tower Kampus B Unair.

“Semua aturan, termasuk yang berkaitan dengan kepemimpinan kepolisian, sebenarnya sudah lengkap. Pertanyaannya, mengapa persoalan tetap muncul. Karena persoalan kita bukan hanya regulasi, tetapi kultur,” ucap Prof. Otto.

Menurut Prof. Otto, hampir seluruh persoalan yang menimpa kepolisian pada akhirnya mengerucut pada karakter dan etika personel. Hal ini menjadi refleksi besar tentang arah reformasi Polri yang kini digagas pemerintah.

Prof Otto mengambil contoh konkret seperti penerimaan anggota kepolisian yang dianggap sulit. Isu loyalitas hingga beban struktural yang seringkali menjadi sumber keluhan publik. Oleh karena itu, pentingnya masukan konkret dari masyarakat.

“Kami tidak ingin hanya berangkat dari pemikiran internal tim. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kami ingin mendapatkan masukan dari masyarakat, selain kami belanja masalah tapi kami juga belanja solusi,” tegasnya.

Dalam kesempatan forum Diskusi Publik yang juga dihadiri oleh Jendral Polisi (Purn) Tan Sri Drs. Badrodin Haiti Anggota Tim Reformasi Polri, Prof Otto mengapresiasi kehadiran akademisi UNAIR dan berbagai organisasi masyarakat di Jawa Timur yang memberikan masukan tertulis dan rekomendasi langsung kepada tim reformasi.

“Dalam waktu singkat, kami menerima masukan luar biasa dari tiga guru besar UNAIR dan berbagai elemen masyarakat. Banyak di antara mereka datang membawa konsep tertulis. Ini sangat kami hargai,” tandasnya.

Prof. Otto menjelaskan, selama proses pengumpulan aspirasi di berbagai daerah, tim menerima beragam keluhan. Diantaranya, perilaku anggota di lapangan, pola komunikasi, prosedur penyidikan, hingga respons pada situasi darurat. Namun saat ditelaah lebih dalam, hampir semua persoalan memiliki akar yang sama kultur dan etika profesi.

Perlu di ketahui, tim Percepatan Reformasi Polri yang berjumlah 10 orang tersebut akan terus melakukan kunjungan ke berbagai daerah di luar Jakarta untuk menyerap masukan dari masyarakat seluas-luasnya.

Saat ini, Tim Reformasi Polri masih berada dalam tahap “belanja masalah”, yaitu mengumpulkan keluhan dan masukan, tidak hanya dari kampus atau organisasi masyarakat, tetapi juga dari daerah-daerah terpencil.

Hal senada disampaikan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Badrodin Haiti bahwa kultur polisi di Indonesia masih memuat aroma militeristik yang kuat. Padahal secara prinsip, Polri adalah institusi sipil.

Kapolri periode 2018-2016 ini juga menuturkan, kultur yang tidak tepat mempengaruhi hampir semua aspek: gaya komunikasi, cara menangani laporan, hingga respons terhadap keluhan masyarakat.

Sedangkan, Prof. Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum selaku Wakil Direktir III Sekolah Pascasarjana Unair menjelaskan bahwa, Airlangga Forum yang dihadiri akademisi, advokat, dan perwakilan komunitas Jawa Timur disambut baik oleh sekolah Pascasarjana Unair.

“Dengan melibatkan akademisi serta mantan pejabat kepolisian, forum ini memperkuat peran kampus sebagai ruang kritik yang sehat dan produktif. Serta, ini menandakan kampus tidak boleh menjadi menara gading melainkan menjadi menara air yang senantiasa memberikan tetesan menyegarakan bagi bangsa Indonesia,” ungkap Prof. Suparto

Prof. Suparto menambahkan, keterlibatan dunia akademik memberi harapan bahwa reformasi etika dan karakter polisi dapat berjalan lebih objektif dan berbasis pengetahuan, bukan sekadar reaksi terhadap kasus. (*)

• Pewarta : Tulus Widodo
• Foto : Tulus
• Penerbit : Rizal IT