Perkuat Kolaborasi, BEI Menggelar Workshop Wartawan Daerah 2026

SURABAYA || WARTAINDONESIA.co – Dalam rangka memperkuat kolaborasi bersama media, Bursa Efek Indonesia (BEI) Provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan Workshop Wartawan Daerah Jawa Timur 2026.

Workshop Wartawan Daerah Jawa Timur 2026 yang diadakan pada Rabu, (06/05/26) ini diikuti wartawan dari berbagai media Online, Cetak, Radio dan Televisi.

Kepala Perwakilan BEI Jawa Timur, Cita Mellisa menyamapiakn bahwa, workshop ini diselenggarakan secara rutin bertujuan untuk menyebarkan informasi terkait pasar modal dan saham melalui media agar bisa disebarluaskan ke masyarakat.

“Permasalahan likuiditas saham di pasar modal Indonesia kembali menjadi sorotan. Rendahnya porsi saham beredar di publik atau free float dinilai menjadi pemicu munculnya fenomena “saham tidur” atau saham tidak aktif di sejumlah emiten, termasuk di Jawa Timur,” ucap Cita.

Sedangkna, lanjut Cita, standar porsi kepemilikan publik di Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan bursa regional. Regulasi lama yang menetapkan batas minimal free float sebesar 7,5% sudah tidak lagi relevan dengan dinamika pasar global.

“Jika dibandingkan bursa regional yang porsi publiknya bisa mencapai 80%, maka idealnya emiten di Indonesia melepas minimal 20% hingga 25% sahamnya agar perdagangan benar-benar likuid dan sesuai standar internasional,” terangnya.

Cita juga menjelaskan, pasar modal Indonesia terus tumbuh dengan 26,4 juta investor, 957 perusahaan tercatat, dan kapitalisasi pasar Rp12.414 triliun, serta rata-rata transaksi harian Rp24,94 triliun. Instrumen lain seperti obligasi (113 produk, Rp5.680 triliun), 631 saham syariah (66%), dan 473 structured warrant (Rp87 triliun) turut berkembang, didukung 1.047 Galeri Investasi di seluruh Indonesia.

“Jawa Timur menjadi salah satu motor utama dengan 92 Galeri Investasi terbanyak nasional serta 56 perusahaan tercatat. Selain itu, terdapat 47 anggota bursa mitra (36 di Surabaya, 1 Sidoarjo, 10 Malang) dan 5 manajer investasi di Surabaya,” tandasnya.

Namun di tengah pertumbuhan tersebut, fenomena saham tidur masih marak akibat rendahnya likuiditas perdagangan. Salah satu penyebab utamanya adalah kecilnya porsi saham publik atau free float yang sebelumnya hanya 7,5 persen.

Cita menyebut, kondisi ini membuat ruang gerak investor terbatas dan transaksi menjadi tidak aktif. Kalau ingin benar-benar likuid, idealnya perusahaan melepas 20 hingga 25 persen saham ke public. Dari 56 emiten di Jawa Timur, masih terdapat saham dengan kepemilikan terkonsentrasi, bahkan dikuasai kelompok tertentu atau keluarga, sehingga berpotensi menjadi saham tidur.

Otoritas pasar modal kini memperketat aturan, termasuk kewajiban jumlah pemegang saham minimal 1.000 untuk papan utama, 500 papan pengembangan, dan 300 papan akselerasi serta mendorong peningkatan free float dengan masa transisi hingga 2027.

Di sisi lain, tantangan bagi perusahaan yang ingin melakukan Initial Public Offering (IPO) kini semakin berat karena BEI dan OJK telah memperketat proses seleksi hingga tiga kali lipat.

Pengawasan ketat ini mencakup berbagai aspek fundamental seperti penerapan tata kelola perusahaan yang baik, transparansi rekam jejak manajemen, pemeriksaan mendalam terhadap hubungan afiliasi, hingga kualitas laporan keuangan yang harus benar-benar kredibel.

Sebagai langkah solusi, regulator memberikan masa transisi hingga tahun 2027 bagi emiten untuk menyesuaikan porsi free float mereka.

“Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar modal Indonesia, sekaligus menarik kembali kepercayaan investor global dan memperkuat daya saing pasar modal kita di kancah internasional,” ungkap Cita. (*)

• Pewarta : Tulus Widodo
• Foto : Tulus
• Editor : Rizal IT