Jaga Stabilitas Ekonomi Tahun 2025, Stakeholder Lakukan Sinergi Berkesinambungan
SURABAYA_WARTAINDONESIA.co – Untuk menjaga stabilitas peekonomian khususnya di wilayah Jawa Timur dalam menghadapi tantangan global tahun 2025, para stakeholder lakukan sinergi berkesinambungan.
Kali ini, Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) II berkolaborasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Kantor OJK Provinsi Jawa Timur, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur dan Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur (DJP Kemenkeu) menyelenggarakan acara Temu Media pada Rabu, (06/11/24) di Surabaya.
Mengusung tema “Sinergi Berkesinambungan Untuk Menjaga Stabilitas dalam Menghadapi Tantangan Global Tahun 2025”, LPS II memastikan terjaganya stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan masyarakat pada industri perbankan dan asuransi.
Kepala Kantor Perwakilan LPS II, Bambang S. Hidayat menyampaikan bahwa jumlah rekening nasabah secara nasional yang dijamin seluruh simpanannya oleh LPS hingga akhir September 2024 mencapai 99,94% dari total rekening atau setara 592.944.178 rekening untuk nasabah Bank Umum.
“Sedangkan, untuk rekening nasabah BPR/BPRS sebesar 99,98% dari total rekening atau setara 15.769.377,” kata Bambang dalam paparannya, Rabu, (06/11/24).
Pada Provinsi Jawa Timur, lanjut Bambang, jumlah rekening nasabah yang dijamin seluruh simpanannya oleh LPS hingga akhir September 2024 mencapai 99,95% dari total rekening atau setara 70.971.521 rekening untuk nasabah Bank Umum dan sebesar 99,98% dari total rekening atau setara 2.652.168 rekening untuk nasabah BPR/BPRS di Jawa Timur.
“LPS secara berkala melakukan asesmen dan evaluasi terhadap Tingkat Bunga Penjaminan (TBP),” terangnya.
Pada periode penetapan reguler melalui Rapat Dewan Komisioner (RDK) di Akhir September yang berlaku pada 1 Oktober 2024 – 31 Januari 2025, LPS menetapkan untuk mempertahankan TBP sebesar 4,25% untuk simpanan Rupiah di Bank Umum dan 6,75% untuk simpanan Rupiah di BPR; serta 2,25% untuk simpanan Valuta Asing (Valas) di Bank Umum.
LPS juga mendorong kinerja ekonomi nasional melalui berbagai kebijakan. Diantaranya, monitoring atas cakupan penjaminan simpanan sesuai mandat Undang-Undang LPS di atas 90%. Kedua, evaluasi berkala atas Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) dengan memperhatikan perkembangan suku bunga pasar simpanan, likuiditas perbankan, kinerja ekonomi nasional, dan dinamika risiko global.
Ketiga, koordinasi sinergis lintas otoritas dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Keempat, percepatan proses penyelesaian dan/atau penanganan Bank Dalam Resolusi (BDR) dan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah. Kelima, sosialisasi yang intensif kepada masyarakat untuk meningkatkan awareness program penjaminan simpanan, penjaminan polis asuransi, dan literasi keuangan.
“Sedangkan, keenam dalah sosialisasi premi program restrukturisasi perbankan kepada industri perbankan serta persiapan penyelenggaraan Program Penjaminan Polis (PPP) yang mencakup antara lain pengaturan, proses bisnis, dan pemenuhan SDM,” pungkas Bambang. (*)
- Pewarta : Tulus Widodo
- Foto : Tulus
- Penerbit : Dwito