Optimalkan Penerimaan Daerah, Kemenkeu Jatim Kunjungi Kabupaten Bojonegoro

BOJONEGORO_WARTAINDONESIA.co – Dalam rangka mengoptimalisasikan penerimaan daerah dan pemanfaatan anggaran yang tepat guna bagi perekonomian Kementerian Keuangan Jawa Timur menyelenggarakan Public Sector Leaders Forum On East Java Economic Prospect 2024 pada Selasa, (07/05/24) di Pendopo Kantor Bupati Bojonegoro.

Mengusung tema “Membedah Arah, Potensi, dan Peran Kabupaten Bojonegoro dalam Perekonomian Jawa Timur menuju Indonesia Emas 2045”, Kementerian Keuangan Jawa Timur berkolabotasi bersama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I, Sigit Danang Joyo, dalam kapasitasnya sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur menyampaikan bahwa, kegiatan ini merupakan serial forum bersama yang diawali dari Bojonegoro.

“Melalui kegiatan ini juga diharapkan mampu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” ucap Sigit.

Kegiatan ini, lanjut Sigit, merupakan wujud konkret Kementerian Keuangan untuk turun ke grassroot dengan sinergi dan berbagi pengalaman bersama stakeholder lainnya demi mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

Beberapa alasan mengapa Bojonegoro menjadi wilayah pertama yang dikunjungi karena tingginya potensi ekonomi seperti pembangunan waduk, bendungan, lumbung pangan, dan didukung APBD yang menyentuh kisaran angka 5-8 triliun rupiah.

“Pendanaan tertinggi juga terdapat di Bojonegoro dari sisi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) tertinggi keempat di Jawa Timur,” terangnya.

Pada kesempatan tersebut, Pejabat (Pj) Bupati Bojonegoro Adriyanto menyampaikan beberapa hal besar yang perlu ditindaklanjuti, bagaimana memperkuat pondasi yang menjadi sektor potensial Bojonegoro serta bagaimana memberikan dukungan sektor potensial tersebut baik dukungan dari perbankan dan tentunya dukungan dari pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah (TKD).

“Kita bersama dengan Kemenkeu, Perbankan, OJK, BI dan BPS, sama-sama mencoba merumuskan kira-kira kebijakan apa yang harus diambil, khususnya Bojonegoro, sekaligus untuk memdukung perekonomian di Jawa Timur,” papar Pj. Bupati Bojonegoro Adriyanto.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Regional Prof Candra Fajri Ananda, S.E., MSc juga menyampaikan sesuai yang telah disampaikan perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa masih perlunya nantinya OJK akan mengadakan edukasi finansial kepada seluruh lapisan masyarakat.

“Dengan semakin meningkatnya pemahaman, melalui edukasi itu diharapkan permasalahan terkait keuangan dapat ditekan sedini mungkin,” ungkap Prof Candra. (*)

• Pewarta : Wijaya Saputra
• Foto : Istimewa
• Penerbit : Dwito