Konferensi Musik Indonesia 2025 Bahas Strategi Ekosistem Hiburan Berkelanjutan

JAKARTA_WARTAINDONESIA.co – Dalam rangka memperkuat ekosistem hiburan nasional yang inklusif, adaptif dan berkelanjutan, para pemangku kepentingan di bidang musik hingga pemerintah hadir di acara Konferensi Musik Indonesia 2025.

Memasuki hari ketiga pada Jumat, (10/10/25) di Hotel Sultan Jakarta, Konferensi Musik Indonesia 2025 suguhkan diskusi menarik yang membahas strategi ekosistem hiburan berkelanjutan dengan menghadirkan sejumlah figur berpengaruh dalam ruang lingkup regulator.

Mengusung tema “Membangun Ekosistem Hiburan Berkelanjutan”, diskusi panel sesi keempat Konferensi Musik Indonesia 2025 ini dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya, Wakabaintelkam Polri, Nanang Rudi Supriatna, Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Ekonomi Khusus, Rizal Edwin Manansang, President Director PT Java Jazz Production, Dewi Gontha, Direktur Festival Pestapora, Kiki Aulia Ucup.

Wamendagri, Bima Arya yang hadir membahas strategi dalam membangun ekosistem hiburan berkelanjutan, investasi, perizinan musik, dan standarisasi keamanan venue music ini menyampaikan potensi sektor industri kreatif bagi pemerintah daerah.

“Pemerintah daerah harus berpikir keras untuk menggenjot economic growth. Tidak semua punya tambang atau sawit. Karena itu, dunia industri kreatif sebetulnya punya prospek yang sangat strategis untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah,” ucap Wamendagri Bima.

“Oleh karena itu, kita perlu sistem perizinan yang baku dan integratif, kepastian otoritas mengingat banyaknya instansi yang mengeluarkan izin, dan prosedur yang masih manual,” imbuhnya.

Wamendagri Bima juga tuturkan sejumlah rekomendasi yang dapat dijajaki. Pertama, dorongan untuk duduk bersama dan membentuk peraturan yang mengatur penyederhanaan pelayanan perizinan berikut standarisasi peraturan perizinan. Kedua, menentukan kota yang akan ditargetkan sebagai pilot projek.

Wakabaintelkam Polri, Nanang Rudi Supriatna, turut mendukung kegiatan ekonomi kreatif. Dimana, Polri seratus persen akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Serta, siap mengamankan kegiatan ekonomi kreatif, baik konser, seminar dan lainnya.

Mewakili Menko Perekonomian, Sekjen Dewan Nasional Ekonomi Khusus, Rizal Edwin Manansang, menegaskan, musik nasional sebagai pilar ekonomi kreatif dan ekonomi nasional bangsa. Baginya, ekonomi kreatif, dengan musik sebagai salah satu penggeraknya, adalah mesin pertumbuhan baru bagi bangsa atau yang ia sebut sebagai new engine of growth.

Sedangkan, Sekjen Dewan Nasional Ekonomi Khusus, Rizal, mendorong sejumlah rekomendasi kebijakan. Diantaranya, integrasi pertunjukan musik dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi digital, digitalisasi perizinan event, peluncuran upgrading sistem OSS, serta akselerasi dan perluasan pemberian KUR untuk UMKM di bidang industri kreatif termasuk musik.

“Musik diarahkan pada penguatan ekosistem yang berbasis kekayaan intelektual, meningkatkan kontribusi musik terhadap ekonomi nasional,” terang Rizal.

Dalam diskusi panel yang dipandu oleh Chief Marketing Officer Mad Haus Group by Maliq & D’Essentials, Dimasz Joey dan Dewi Gontha selaku President Director PT Java Jazz Production mengamini multiplier efek yang diberikan oleh penyelenggaraan suatu giat musik.

Menurutnya, pekerja di Java Jazz itu sekitar 8.000 mulai dari volunteer, crew tata panggung, dan semua yang terlibat, betul banget bahwa acara itu memberikan dampak di luar dari penyelenggaraan festival itu sendiri.

Direktur Festival Pestapora, Kiki Aulia Ucup juga merasakan dampak ekonomi dari pelaksanaan Pestapora tahun ke tahun salah satunya kepada UMKM yang terlibat. Lebih lanjut, ia juga mendorong kehadiran negara dalam hal kebutuhan infrastruktur.

Menjawab kekosongan regulasi infrastruktur di sektor musik, Direktur Standarisasi dan Pelayanan Pembangunan Daerah (SUPD) III Kementerian Dalam Negeri, TB Chaerul Dwi Sapta, menjelaskan kehadiran Kemendagri untuk mengatur tata kelola pemerintah daerah.

“Konferensi Musik Indonesia adalah trigger yang bisa kita jajaki lewat tim kecil kita, memetakan indikator yang tak hanya venue tetapi juga sumber daya manusia,” tandasDwi.

Dalam membangun ekosistem hiburan yang berkelanjutan, pemetaan penguatan regulasi dan infrastruktur perlu dilakukan. Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha Djumaryo, juga mengarahkan pemanfaatan aset-aset negara secara optimal untuk mendukung pengembangan sektor tersebut.

“Kita punya aset yang dapat dioptimalisasikan, kita olah jadi cultural center, karena arahanya sebenarnya ke sana. Namun yang paling penting, kita harus maju bersama, guyub,” ungkap Giring di hadapan lebih dari 300 tamu undangan yang memadati ruang konferensi. (*)

• Pewarta : Angga DKI
• Foto : Istimewa
• Penerbit : Rizal IT