Kemendagri Dorong Pemda Gandeng Swasta Guna Percepat Penurunan Stunting

SURABAYA_WARTAINDONESIA.co – Dalam rangka percepat penururnan stunting di daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk  menggandeng pihak swasta.

Himbauan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Ir. Restuardy Daud, M.Sc. saat menggelar Dialog Kebijakan bertema “Penguatan Sinergitas Lintas Sektor Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting” pada Rabu, (12/07/23) di Surabaya.

Ir. Restuardy Daud menyampaikan bahwa, program ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang berkaitan dengan pentingnya fokus pada pencapaian target penurunan stunting hingga mencapai 14% pada tahun 2024.

“Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 bahwa percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi,” ucap Ir. Restuardy.

Menurut Restuardy, dalam percepatan penurunan stunting dibutuhkan kerja sama multi sektor di pusat, daerah dan desa. Salah satunya dengan melibatkan sektor swasta. Selain itu juga perlunya pendekatan pentahelix untuk mendukung percepatan penurunan stunting dengan menyediakan platform kerja sama antara pemerintah dan unsur pemangku kepentingan (dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat dan media) dengan prinsip kemitraan.

“Diharapkan juga kepada pemerintah daerah ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat lebih memahami pentingnya sinergitas multi sektor dan dapat menguatkan komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan program/kegiatan percepatan penurunan stunting dengan keterlibatan sektor swasta,” tegasnya.

Melalui seminar Dialog Kebijakan ini, diharapkan adapat mningkatkan kesadaran dan pemahaman Pemda dan stakholder terkait akan pentingnya percepatan penurunan stunting nasional. Serta, memfasilitasi dan mendorong Pemda agar mengintergrasikan program penurunan stunting dan kolaborasi lintas sektor terkait peran serta pihak swasta.

Dikesempatan yang sama, Sekretaris Utama BKKBN, Drs. Tavip Agus Rayanto menjelaskan bahwa, penurunan stuntingg hingga 14% membutuhkan kerja ekstra agar target tercapai. Karena, waktunya hanya tinggal satu setengah tahun lagi.

“Namun kita tetap optimis target dapat tercapai. Oleh karena itu pentingnya ada kerjasama semua pihak dalam membangun integrasi secara holistik,” terang Tavip.

Sedangkan, lanjut Tavip, secara pusat sudah dipacking anggaran untuk lembaga maupun kementerian yang menangani stunting. Baik yang bersifat intervensi spesifik, sensitif maupun bersifat dukungan.

Dalam seminar Dialog Kebijakan tersebut turut menghadirkan narasumber menarik diantaranya Sekretaris Utama BKKBN, Plh. Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik dan Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kemenkes. (*)

• Pewarta : Tulus W
• Foto : Tulus
• Penerbit : Dwito