Unesa Hadirkan Solusi Penanganan Covid-19 dari Berbagai Negara

SURABAYA_WARTAINDONESIA.co – Berbagi cara telah dilakukan pemerintah untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di Indoneisa khususnya di wilayah Jawa Timur. Baik kebijakan social dan physical distancing, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hingga perapkan transisi new normal demi mengembalikan perekonomian yang lebih baik.

Untuk turut mendukung program pemerintah menanggulani pandemi ini, Kementerian Luar Negeri Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Surabaya (Unesa) mencoba menemukan berbagai analisis dan solusi dalam menekan angka penyebaran virus Covid-19.

Menggandeng narasumber dari berbagai negara Unesa menggelar kegiatan Series MoFA bertajuk Mempelajari Penanganan Covid-19 dari Negara Lain yang digelar via webinar pada Senin, 10 Agustus 2020.

Narasumebr istimewa hadir dari Kedutaan Republik Indonesia di Paris, Dikmas Sulistio sebagai Fungsi Politik dan Satgas Covid-19, Denhaag yang diwakili oleh Fery Iswandy dari Fungsi Penerangan, Sosial dan Budaya serta Brussel, Dara Yusilawati sebagai Fungsi Penerangan, Sosial dan Budaya.

Dikmas Sulistio yang menekankan tentang pentingnya fungsi kedisiplinan dan ketegasan peraturan dalam menekan laju penyebaran virus Covid-19. Sejak dinyatakan memiliki kasus pertama tanggal 25 Januari 2020, Pemerintah Prancis langsung menerapkan lockdown. Pada praktiknya, masyarakat hanya diperbolehkan keluar rumah untuk pergi ke Supermarket atau membeli obat dan berkonsultasi ke dokter. Tak sekedar himbauan, Pemerintah akan menerapkan denda sebesar 135 Euro atau 2 juta rupiah bagi masyarakat yang melanggar ataupun berpergian lebih dari 1 jam dengan radius lebih dari 1 km.

Secara garis besar, dalam menangani Covid-19, Pemerintah Prancis menerapkan beberapa langkah utama, seperti membentuk badan dewan ilmiah yang ahli di bidangnya, sehingga kebijakan pemerintah telah dirumuskan secara kuat, memanfaatkan segala sumber daya dalam membantu penanganan Covid-19 dan meningkatkan kapasitas tes dan memperbanyak tim serta alat pelindung medis. Seluruh kebijakan ini juga didukung oleh kepatuhan masyarakat terhadap keputusan pemerintah.

Cerita lain diungkapkan oleh Dara Yusilawati tentang penanganan Pemerintah Belgia dengan membuat National Crisis Center, menyiapkan seluruh fasilitas serta briefing petugas kesehatan untuk menangani Covid-19, memberikan kompensasi terhadap pelaku bisnis yang tutup dengan membayar gaji pegawai, keterbukaan informasi Covid yang muncul di seluruh platform digital untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi terpercaya.

Begitu juga sejumlah pembelajaran tentang upaya dini yang dapat dilakukan untuk menekan cluster baru, seperti meningkatkan jumlah tes tak hanya untuk ODP namun juga OTG, memperhatikan fasilitas Kesehatan di Panti Jomp serta menyiapkan stok masker yang cukup dengan penerapan protokoler dini, sejak kasus pertama diumumkan.

Pemaparan terakhir diungkapkan oleh Fery Iswandy mengenai kebijakan yang diterapkan oleh Belanda. Meskipun tidak menerapkan kebijakan lockdown, namun hal ini dapat teratasi dengan menegakkan kedisiplinan di tengah masyarakat.

Uniknya, secara nasional tidak ada penerapan ketat tentang penggunaan masker secara nasional, namun pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan dalam menekan angka penyebaran Covid-19.

Berbagai kebijakan pendukung untuk menyelamatkan sektor sosial dan ekonomi juga dilakukan oleh Pemerintah Belanda, diantaranya dengan menerapkan emergency package.

“Harapannya, webinar ini dapat menjadi sumber inovasi dan evaluasi pemerintah maupun masyarakat dalam menganani Pandemi Covid-19,” ungkap Mochammad Badrus Sholeh, Ketua Bem Unesa. (*)

• Pewarta : Tulus W
• Foto : Istimewa
• Penerbit : Dwito