Tingkatkan Efektifitas Pengawasan, Kemenkeu Jatim Lakukan MoU Joint Program

SURABAYA_WARTAINDONESIA.co – Dalam rangka mengoptimalkan penghimpunan data dan informasi serta menindaklanjuti guna kepentingan pengamanan penerimaan negara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jawa Timur lakukan penandatanganan kesepakatan (MoU) Joint Program.

MoU Joint Program pembentukan Satgas Program Sinergi Reformasi antar Unit Eselon I Kemenkeu Provinsi Jawa Timur pada Rabu, (27/10/21) di Kantor Wilayah DJP Jatim I ini dilakukan oleh tujuh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) unit Kementerian Keuangan di wilayah Jawa Timur.

Ketujuh Kakanwil tersebut diantaranya dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur.

John Hutagaol, Kakanwil DJP Jawa Timur I sekaligus sebagai Kepala Perwakilan Kemenkeu Jatim, mengatakan bahwa, kegiatan MoU ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan sinergi dan kerja sama yang telah terbangun antara ketujuh Kanwil unit Kemenkeu wilayah Jawa Timur.

“Kesepakatan ini membuat pekerjaan kami di lapangan menjadi lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan informasi lintas instansi dengan tetap memegang nilai integritas dan tanggung jawab,” tutur John usai melaksanakan MoU, Rabu, (27/10/21).

Sedangkan, lanjut John, program Sinergi Reformasi dalam kesepakatan ini meliputi joint analysis (analisa bersama), joint audit (pemeriksaan bersama), joint investigation (penyidikan bersama), joint intelligent (pengamatan bersama), joint collection (penagihan bersama), joint process business (proses bisnis bersama) dan teknologi informasi dan secondment (penempatan pegawai lintas instansi).

“Sejak tahun 2019, kerjasama joint program baru dilakukan antara kantor Direktorat Jenderal Pajak dan kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jawa Timur,” terangnya.

Dengan bergabungnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam joint program ini, masih menurut John, potensi pengamanan penerimaan negara baik, pajak, bea dan cukai serta Pendapatan Negara Bukan Pajak diharapkan dapat meningkat lagi.

“Sedangkan, tujuan diselenggarakan kegiatan MoU ini adalah untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit vertikal Kemenkeu di Jawa Timur dalam meIakukan pengawasan atas kepatuhan di bidang pajak, kepabeanan dan cukai,” tandas John.

Selain itu, MoU tersebut juga untuk meningkatkan efektifitas pengawasan dalam bidang penerimaan negara bukan pajak, pengelolaan perbendaharaan negara, pengelolaan kekayaan negara serta dalam rangka mendukung optimaIisasi penerimaan negara dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan negara bukan pajak, pengelolaan perbendaharaan negara dan pengelolaan kekayaan negara. (*)

• Pewarta : Tulus W
• Foto Tulus
• Penerbit : Dwito