Puluhan Mantan Anggota DPRD Kota Malang Laporkan Walikota Malang Ke Polda Jatim, Ada Apa ?

SURABAYA_WARTAINDONESIA.co – Puluhan mantan anggota DPRD Kota Malang periode 1992-1997 tiba tiba berdatangan mengunjungi ruang Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur pada Kamis, (24/08/23).

Kedatangan para mantan anggota DPRD Kota Malang ini dalam rangka melaporkan Wali Kota Malang Sutiaji atas dugaan menarik kembali lahan perumahan di Jalan Mayjend Sungkono Kota Malang yang sudah ditempati oleh para pelapor puluhan tahun lalu.

Kuasa hukum para pelapor Rahadi Sri Wahyu Jatmika mengatakan, bahwa para kliennya memiliki tanah yang berasal dari pelepasan aset Pemerintah Kota Malang tersebut sejak 1998.

“Namun, tiba tiba beberapa waktu lalu Wali Kota Malang Sutiaji secara sepihak menerbitkan surat pencabutan surat keputusan (SK) pelepasan aset 1998,” kata Rahadi, Kamis, (24/08/23).

Menurut Rahadi, para pelapor memiliki bukti kepemilikan. Mulai dengan SK pelepasan aset tahun 1998 beserta dengan surat penyataan, kemudian ada tanda terima dari Pemkot Malang atas ganti rugi pembelian tanah senilai Rp 1 juta, 2 juta perkapling di waktu itu.

“Uang tersebut bukan uang pajak. Melainkan, uang pembayaran atas lahan yang ditempati klien kami,” terangnya.

Menurut Rahadi, sejak tahun 1998 Wali Kota Malang Suyitno mensetujui pelepasan hak aset kepada kliennya yang dituangkan melalui SK. Lalu kemudian di tahun 2002, juga dibuatkan surat pernyataan pelepasan aset oleh wali kota Malang yang penjabat saat itu. Tentu hal ini, secara hukum sudah menguatkan pelepasan aset tersebut.

“Jadi ada dua wali kota (yang menyetakan pelepasan aset) waktu itu, wali kota madya sama wali kota Malang. Klien kami juga bayar ke Pemkot, ada tanda terimanya. Ada bukti SPS untuk peningkatan hak ke BPN juga,” tegasnya.

Baca Juga  Kelezatan Dimsum Premium Ah Yat Abalone Restaurant Hangatkan Suasana Libur Akhir Pekan

“Kita sudah bayarkan pajak pembeli, pajak penjual juga sudah dan sudah keluar SK panitia A, yang mana SK Panitia A ini isinya “telah mengabulkan hak kepada principal kami kepada pembelian,” begitu,” lanjutnya.

Rahadi menegaskan, lahan tersebut bukan diperjualbelikan namun lebih tepatnya pengalihan hak kepada pihak ketiga yang jaman dulu difungsikan untuk menambah penerimaan PAD.

“Jadi, supaya pembangunan daerah itu lebih maju dan lebih cepat pembangunannya, bisa itu dialihkan seperti itu. Statusnya bisa berubah hak milik, banyak yang seperti itu tetapi harus mengikuti prosedur yang ada dan itu sudah dilakukan,” paparnya.

Selain itu, Rahadi juga menduga adanya dugaan rekayasa set plan atau tata ruang, yang mana sebelumnya tata ruang ini sudah ada sejak lama diperuntukkan sebagai perumahan oleh Wali Kota sebelumnya.

“Kami prihatin dan sedih. Disini adalah tindakan sewenang-wenang dari Walikota Malang. Ada juga indikasi dugaan rekayasa set plan atau tata ruang. Sebelumnya tata ruang ini sudah sejak lama untuk perumahan,” pungkas Rahadi. (*)

  • Pewarta : Widodo (Rilis)
  • Foto : Istimewa
  • Penerbit : Dwito

You may also like...