Anggota Komisi IX DPR RI Mengkritik Program MBG

MAGELANG || WARTAINDONESIA.co – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mendapat banyak sorotan pedas dari berbagai pihak. Termasuk, Anggota Komisi IX DPR RI Dapil Jawa Tengah VI, Vita Ervina, S.Em, M.B.A

Vita Ervina, mengaku sangat prihatin atas dugaan keracunan makanan yang menimpa sejumlah siswa SMP Negeri 3 Candimulyo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, setelah mengonsumsi makanan program MBG dari SPPG Trenten.

“Keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan program pemerintah. Termasuk, program MBG,” ujar Vita Ervina, Jumat, (07/08/26) di Vita Ervina Center.

Dalam kesempatan tersebut, Vita Ervina menyampaikan 3 point penting yang harus menjadi perhatian pemerintah. Diantaranya, pertama, Vita Ervina mendoakan seluruh siswa yang sedang menjalani perawatan agar segera pulih dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala.

“Saya juga meminta seluruh biaya penanganan medis para korban dipastikan menjadi tanggung jawab pemerintah sehingga tidak membebani keluarga,” tegasnya.

Kedua, Vita Ervina meminta Badan Gizi Nasional (BGN), Dinas Kesehatan, BPOM, serta Pemerintah Daerah segera melakukan investigasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab pasti kejadian ini.

“Pemeriksaan harus mencakup kualitas bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga penyajian makanan. Hasil pemeriksaan laboratorium harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan spekulasi,” terangnya.

Ketiga, apabila ditemukan adanya kelalaian atau pelanggaran terhadap standar keamanan pangan dan prosedur operasional, Vita Ervina meminta agar diberikan sanksi yang tegas kepada pihak yang bertanggung jawab.

“Sebab, program yang menyangkut konsumsi anak-anak tidak boleh memberi ruang sedikit pun terhadap kompromi dalam aspek keamanan pangan,” tandasnya.

Menurut Vita Ervina, kejadian ini juga harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan saat awal operasional, tetapi harus berlangsung secara berkala dan berlapis, mulai dari pemilihan bahan pangan, higienitas dapur, kompetensi petugas, pengendalian suhu makanan, waktu distribusi, hingga mekanisme pelaporan apabila terjadi kejadian luar biasa.

“Sebagai Anggota Komisi IX DPR RI yang memiliki fungsi pengawasan di bidang kesehatan, saya akan mendorong BGN, Kementerian Kesehatan, BPOM, dan seluruh pihak terkait untuk memberikan penjelasan secara komprehensif serta memastikan langkah-langkah perbaikan segera dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang di daerah lain,” pungkas Vita.

Perlu diketahui, program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi besar negara untuk meningkatkan kualitas gizi dan masa depan generasi Indonesia. Karena itu, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari jaminan bahwa setiap makanan yang diterima anak-anak benar-benar aman, sehat, dan memenuhi standar keamanan pangan. (*)

• Pewarta : Diwan Ndut
• Foto : Istimewa
• Editor : Ronie Dwito